Hal yang dilakukan pra maupun saat terjadi bencana

Sebenarnya kita harus banyak belajar dari setiap kejadian yang menimpa kita. Apapun kejadian tersebut, bagaimanapun kejadian tersebut, baik kejadian yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan.Salah satunya adalah bencana alam. Maksud bencana atau musibah adalah pergiliran kepada manusia, dan sebagai batas agar manusia tidak menyombongkan diri dan membanggakan diri (QS. Al Hadiid:23). Menghadapi bencana alam adalah sebuah tindakan baik tindakan pra-bencana, tindakan saat bencana, dan tindakan pasca bencana.

Tindakan pra-bencana
Adalah tindakan yang diupayakan untuk menghindari bencana, sebelum terjadi bencana. Caranya adalah dengan adanya peringatan awal (early warning) akan terjadinya bencana. Kemudian masyarakat juga harus di-sosialisasikan bagaimana menghadapi bencana (gempa, banjir, gunung meletus, badai dsb). Banyak artikel atau tips tentang bagaimana menghadapi musibah. Ini dilakukan agar masyarakat mengerti apa yang akan dilakukan (tindakan preventif) apabila kalau2 terjadi bencana.

Tindakan saat bencana
Adalah tindakan yang dilakukan saat bencana, bila bencana memang benar-benar terjadi. Cara ini bergantung pada usaha-usaha yang dilakukan pada point pertama (tindakan pra bencana). Minimal, sosialisasi bagaimana menghadapi bencana sudah dilakukan dengan baik dan masyarakat dapat melalukannya saat terjadi bencana. Misal, bagaimana seharusnya yang dilakukan apabila terjadi gempa, segera keluar dari bangunan dsb.
Perlindungan Bencana Gempa Bumi
Dewasa ini semakin banyak kota besar berpenduduk puluhan juta orang dibangun di kawasan kegempaan aktif. Karena itu perlindungan terhadap ancaman bencana harus menjadi prioritas.
Bencana gempa bumi dewasa ini amat ditakuti, karena sering menimbulkan korban jiwa dan memusnahkan harta benda. Padahal, gempa bumi adalah gejala alam yang memang akan terus menerus terjadi di bumi yang dinamis ini. Hanya saja pertumbuhan penduduk amat pesat, serta konsentrasi populasi di kawasan tertentu yang sebetulnya rawan gempa Bumi, menyebabkan jatuhnya korban jiwa cukup banyak.
Salah satu peristiwa gempa Bumi hebat, yang selalu disebut-sebut dalam sejarah geologi, adalah gempa bumi dahsyat di San Fransisco tahun 1906. Pada saat itu lebih dari tiga ribu orang tewas akibat gempa berkekuatan 7,8 skala Richter tersebut. Tapi, sebetulnya gempa lebih hebat pernah mengguncang California tahun 1857 dengan kekuatan lebih dari 8 pada skala Richter.
Pada tanggal 9 Januari 1857 gempa hebat mengguncang kawasan Fort Tejon, yang lokasinya sekitar 100 km di utara Los Angeles. Lempengan di kedua sisi sesar San Andreas sepanjang 350 km bergerak vertikal sampai sembilan meter, bahkan sungai Kern alirannya berbalik arah kembali menuju hulu. Para geolog memperkirakan, gempa di Fort Tejon berkekuatan lebih dari 8 pada Skala Richter. Namun karena saat itu belum ada seismograph, kekuatan gempanya hanya dapat ditaksir dari perubahan yang terjadi akibat kekuatan gempa.
Gempa yang terjadi 150 tahun lalu itu nyaris luput dari perhatian. Gempa besar tahun 1906 di San Fransisco lebih banyak dibicarakan, demikian diungkapkan direktur pusat penelitian bencana dan risiko bencana di Universitas Columbia di New York Art Lerner Lam.
“Penyebabnya, mengapa semua lebih banyak membicarakan gempa bumi tahun 1906, karena kerusakannya dialami sebuah kota yang sedang tumbuh, yang menarik perhatian seluruh warga AS. Dan tragedi itu terjadi di saat koran-koran sudah mampu dengan cepat memberitakan bencana semacam itu. Tahun 1857, gempa bumi melanda kawasan yang jarang penduduknya di California, dan sebagai konsekuensinya peristiwa itu tidak banyak dibicarakan.“
Memang ketika itu demam emas menarik banyak orang beremigrasi ke California, tetapi hampir semua berbondong-bondong datang ke bagian utara, bukannya ke bagian selatan yang kering. Gempa besar yang melanda Fort Tejon tahun 1857 hanya menyebabkan tewasnya dua orang warga. Sementara tahun 1906 juga menjadi titik acuan bagi penelitian gempa bumi modern. Dalam kaitan inilah, berdasarkan pengetahuan baru yang berhasil dihimpun, para geolog menemukan terjadinya gempa di Fort Tejon sekitar 50 tahun sebelum gempa besar California. Demikian diungkapkan oleh pakar sejarah gempa bumi di Universitas Columbia, Lyn Sykes.
“Yang paling penting ketika itu, adalah kenyataan bahwa setelah gempa bumi tahun 1906, gubernur California membentuk sebuah komisi, yang ditugasi meneliti gempa tersebut. Jadi sejumlah geolog datang ke kawasan ini, dan akhirnya berhasil menemukan sesar San Andreas. Dalam penelitiannya mereka melaporkan terjadinya gempa bumi hebat tahun 1857.“
Tentu saja temuan jejak gempa bumi hebat ketika itu belum dapat mengungkapkan apa pemicu terjadinya gempa bumi. Patahan atau sesar besar San Andreas memang dapat ditemukan, namun bagaimana mekanisme atau gaya apa yang mempengaruhi terjadinya gempa, belum banyak diketahui. Di awal kegiatan penelitian gempa bumi modern, teori mengenai pergerakan lempeng tektonik belum muncul. Baru pada tahun 1912 peneliti kutub dan pakar ilmu kebumian Jerman, Alfred Wegener, melontarkan teori mengenai tektonik lempeng bumi.
Teori Wegener mengenai lapisan kerak bumi yang tipis, yang mengambang di atas cairan inti bumi yang kental, dan terus bergerak secara dinamis, selalu dipertentangkan para ahli geologi sampai lima dasawarsa. Baru di akhir tahun 50-an teori tektonik lempeng dapat dibuktikan kebenarannya. Teori Wegener yang digabung dengan data sejarah geologi kawasan kegempaan aktif, dapat dijadikan acuan untuk peramalan gempa di kawasan tersebut. Sykes menjelaskan: “Banyak sekali situs penelitian digali di sepanjang sesar San Andreas. Dan di banyak lokasi, kami dapat melihat jejak gempa bumi di masa lalu. Beberapa diantaranya berumur antara seribu hingga dua ribu tahun.“
Data mengenai sejarah gempa bumi semacam itu, kini dihimpun dalam bank data global, yang diberi nama Hot-Spots bencana alam, yang dibuat oleh Universitas Columbia. Dalam hot-spots itu antara lain ditampilkan analisis global mengenai kawasan mana yang terancam bencana apa, serta tindakan pencegahan apa yang disarankan. Art Lerner Lam menjelaskan lebih lanjut: “Dalam kaitan dengan gempa besar, seperti misalnya yang terjadi tahun 1857, bagi kami hal itu berarti, apakah kami memiliki kapasitas yang memadai untuk dapat menghadapi bencana hebat semacam itu. Di dunia Barat yang sudah maju, saya pikir, kita sudah memiliki kemampuannya dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya. Akan tetapi, di negara berkembang hal ini masih merupakan masalah besar, karena di sana belum tersedia jaring pengaman semacam itu.“
Hot-Spots kawasan bencana alam ini amat berguna, untuk dapat memprediksi terjadinya bencana di kawasan aktif. Bank Dunia mendukung pembuatan bank data global kawasan potensial bencana alam di Universitas Columbia. Sebab dewasa ini sekitar 3,4 milyar penduduk dunia, bermukim di kawasan potensial bencana alam, khususnya gempa bumi. Gagasan di balik pembuatan peta kawasan bencana alam itu, terutama untuk memperkecil dampak dari bencana alam, khususnya di negara-negara berkembang. Selain itu, tentu saja untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar. Bank Dunia melibatkan diri dalam penelitian kawasan potensial bencana alam ini, untuk dapat menarik keputusan cepat dalam pemberian bantuan; siapa yang harus mendapat prioritas bantuan dan segawat apa bencana alamnya.
Pemetaan lempeng tektonik menunjukan, potensi ancaman bencana berbeda-beda tergantung dari struktur dan kedalaman zone subduksi lempeng tektoniknya. Namun dalam tema pencegahan bencana, terdapat standar yang relatif sama, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Di kawasan rawan gempa misalnya, aturan mengenai konstruksi bangunan dan tatalaksana lahan harus dipatuhi. Sekolah dan rumah sakit tidak boleh dibangun di dekat patahan aktif. Serta penyuluhan terus menerus mengenai ancaman bencana alam.
Akan tetapi, semua juga harus menyadari, bencana selalu datang secara tidak terduga, juga di kawasan yang sudah tergolong relatif siap menghadapi bencana alam. Dan sekarang ini harus juga diperhitungkan jumlah korban jiwa cukup besar. Karena semakin banyak kota besar berpenduduk puluhan juta orang, yang dibangun di kawasan rawan gempa.

penyelamatan

Penanganan yang Komprehensif
Para difable atau korban selamat yang kemudian menjadi difable saat terjadinya bencana mengalami persoalan dalam penyusaian diri terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial yang ada setelah terjadinya bencana. Perubahan fisik yang terjadi selain menimbulkan trauma psikologis juga menimbulkan persoalan sosial bagi mereka. Seringkali kondisi tersebut memunculkan konflik batin bagi korban yang bersangkutan untuk bisa menerima kenyataan bahwa kondisi fisik mereka sudah tidak seperti dulu.
Ketika seseorang menjadi difable, maka dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sebagian fungsi tubuhnya hilang, itu artinya dia juga harus kehilangan pekerjaan yang sebelumnya mereka miliki. Berbeda dengan para korban lain yang dengan begitu cepat dapat menyesuaikan diri, para difable memiliki kebutuhan khusus untuk dapat segera kembali melakukan aktifitas normalnya sehari-hari. Untuk itu maka penanganan paska bencana harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai sudut pandang, baik dari segi infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial. Dengan begitu persoalan – persoalan yang dihadapi oleh difable paska bencana dapat diminimalisir.
Dalam perencanaan rekonstruksi bangunan paska terjadinya bencana alam semaksimal mungkin harus mempertimbangkan faktor aksesibilitas sehingga fasilitas yang dibangun dapat mengakomodasi keberadaan para difable. Hal ini juga berlaku pada saat emergency respond di daerah pengungsian, dimana fasilitas yang dibangun harus juga memperhatikan keberadaan para difable sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Selain itu kebutuhan yang perlu dipertimbangkan adalah pertama,sistem komunikasi yang aksesible. Sistem komunikasi dalam situasi bencana memainkan peranan penting dalam keselamatan korban. Selama ini kita masih banyak menggunakan sistem komunikasi audio seperti alarm untuk menyampaikan peringatan terjadinya bahaya bencana. Sistem seperti ini jelas tidak dapat diakses oleh mereka kelompok difable rungu. Sehingga memang sudah seharusnya didesain sebuah sistem komunikasi audio visual sehingga memungkinkan para difable rungu untuk mengaksesnya. Kedua desain sistem evakuasi bencana yang aksesible sehingga memungkinkan untuk mengevakuasi para difable yang memiliki persoalan mobilitas di situasi bencana. Ketiga, tentang bagaimana membangun sistem distribusi bantuan yang merata dan memungkinkan bantuan tersebut dapat diterima langsung oleh yang membutuhkan. Sistem distribusi bantuan yang ada sekarang sangat tidak memungkinkan bagi para difable dan kelompok rentan lain untuk mengaksesnya. Sehingga kondisi ini menyebabkan para difable seringkali tidak mendapatkan jatah mereka kecuali hanya menggantungkan dari belas kasihan teman dan saudara.
Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam situasi bencana adalah dimensi ekonomi.Banyak dari para korban bencana yang kemudian kehilangan mata pencaharian paska terjadinya bencana karena rusaknya infrastruktur dimana mereka dulu bekerja. Selain itu hilangnya mata pencaharian juga disebabkan oleh kondisi sebagian mereka yang menjadi difable sehingga kehilangan fungsi tubuhnya untuk melakukan aktifitas bekerja sebagaimana sebelumnya. Untuk itu perlu didesign sebuah sistem pengembangan ekonomi bagi para korban bencana yang bertumpu pada semangat kewirausahaan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi lokal yang dimiliki daerah. Untuk itu pemberian bekal ketrampilan untuk mengolah potensi lokal harus segera dilakukan serta segera menghentikan pemberian bantuan yang bersifat karitatif. Karena pemberian bantuan karitatif dalam jangka waktu lama hanya akan membuat para korban menjadi tergantung dan tidak mandiri.
Dimensi terakhir adalah dimensi sosial psikologi. Dimana dimensi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan selanjutnya para difable di masyarakat. Sementara ini masih banyak pandangan di masyarakat bahwa difable merupakan sebuah kondisi yang tidak menguntungkan dan perlu untuk dikasiani atau disantuni. Sebagian para difable sendiri juga masih memandang difable sebagai kondisi yang memalukan sehingga ada kecendrungan dari para difable untuk mengurung diri di rumah. Pandangan-pandangan tersebut menjadi telah menjadi hambatan sosial bagi para difable untuk melakukan interaksi sosial di masyarakat secara penuh. Oleh karena itu perlu dirancang sebuah program dan aktifitas yang memberi kesempatan bagi para difable untuk berpartisipasi secara terbuka dalam aktifitas sosial di masyarakat.
Kita memang tidak dapat mengelak terhadap terjadinya bencana alam dan akibat yang ditimbulkannya. Yang dapat kita lakukan hanyalah bagaimana kita dapat meminimalisir penderitaan yang dialami oleh para korban dengan memberikan pelayanan bantuan sebaik-baiknya

evakuasi yang lamban

Sri Lestari (terbaring), warga Desa Dumpel, Kec Geneng, Ngawi, Jawa Timur, melahirkan anak laki-laki saat dievakuasi Tim Satlak Penanggulangan Bencana Pemkab Ngawi, kemarin. Sri bersama bayinya lantas dilarikan ke RSU dr Suroto Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis KARANGANYAR (SINDO) – Keterbatasan alat berat dan kendala cuaca menghambat proses evakuasi korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri, kemarin. Pemerintah setempat kesulitan mendatangkan alat berat di lokasi longsor di dua kabupaten yang paling parah terkena musibah. Sejumlah warga juga mengeluhkan distribusi bantuan yang belum merata. Hingga kemarin, korban meninggal dunia yang sudah ditemukan,66 orang di Karanganyar dan 7 orang di Wonogiri. Satu korban tewas ditemukan di wilayah Kecamatan Karanganyar kota akibat terseret arus. Proses evakuasi korban longsor di Dusun Ledoksari, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu belum berjalan maksimal karena keterbatasan alat. Dari total 37 korban yang masih tertimbun, baru 6 korban tewas yang ditemukan. Mereka adalah Hamid, 5, Maryani, 15, Parlan, 27, Irfan, 3,Hanif,4,dan Ny Dody. Proses evakuasi yang dilakukan sejak Rabu (26/12) hingga kemarin siang berjalan sangat lambat. Alat berat tidak bisa dibawa masuk lokasi lantaran kondisi jalan sangat kecil dan curam. Puluhan personel TNI-Polri, tim SAR, dibantu berbagai elemen masyarakat hanya menggunakan alat seadanya seperti cangkul, sekop, dan linggis. Proses evakuasi sedikit terbantu setelah satu alat backhoe ukuran kecil berhasil didatangkan. Selain minimnya peralatan, proses evakuasi juga terhambat hujan deras yang sempat mengguyur wilayah Tawangmangu sekitar satu jam. Akibatnya, evakuasi sempat dihentikan sementara untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan. Musibah longsor Kamis (27/12) lalu juga melanda jalur Karanganyar–Matesih. Tanah longsor yang terjadi kedua kalinya di Desa Koripan, Kecamatan Matesih ini, membuat jalur utama menuju Kecamatan Tawangmangu kembali terputus. Pasalnya, jalur utama Karanganyar– Tawangmangu yang melalui Kecamatan Karangpadan belum bisa dibuka meski satu alat berat telah didatangkan ke lokasi. Kepala Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana Kantor Kesbanglinmas Pemkab Karanganyar Heru Aji Pratama kepada SINDO mengatakan, dalam proses evakuasi hari kedua, tiga korban ditemukan secara berturut turut sekitar pukul 08.00 WIB. ”Tiga korban ini adalah Hamid, Maryani, dan Parlan,” kata Heru. Kemudian secara berturut turut, tiga korban lain yakni Irfan, Hanif, dan Ny Dody. Heru juga mengatakan bahwa sebagian besar warga di Dusun Ledoksari enggan meninggalkan rumah untuk mengungsi. Mereka hanya mengungsi sementara di tempat sanak saudara yang masih satu dusun dan dirasakan aman dari bahaya longsoran. Bupati Karanganyar Rina Iriani menjelaskan, saat ini pihaknya masih fokus mengevakuasi korban yang belum ditemukan. ”Kami juga sudah mendatangkan kantong-kantong mayat,” kata Rina. Sementara bantuan yang akan diberikan kepada para korban, saat ini masih dikoordinasikan dengan jajaran terkait. Secara keseluruhan, Pemkab Karanganyar pada 2007 ini telah menyiapkan anggaran untuk bencana di pos tak tersangka sebesar Rp5 miliar. Evakuasi di Wonogiri Kendala evakuasi korban juga dialami warga dan aparat di lokasi longsor di wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Hingga kemarin, baru tujuh dari 17 korban yang bisa ditemukan.Sulitnya akses menuju lokasi membuat aparat Pemkab setempat kesulitan mendatangkan alat berat. ”Sejauh ini evakuasi masih menggunakan cara manual dengan sekop, cangkul serta disemprot dengan air. Alat berat susah didatangkan ke lokasi,”terang Bupati Wonogiri Begug Purnomisidi. Dari pantauan di lapangan, musibah longsor ini terjadi di empat titik pada dua wilayah kecamatan, yakni Tirtomoyo dan Manyaran. Di Tirtomoyo, longsor melanda Dusun Sanggrahan dan Pagah, keduanya masuk wilayah Desa Hargantoro dan Dusun Semangin, Desa Sendangmulyo. Jumlah korban meninggal 16 orang dan 2 korban luka berat. Sementara di Dusun Pagah, dari tujuh korban yang tertimbun longsor, lima korban telah ditemukan. Korban terakhir yang ditemukan adalah Mbah Marinah, 70 dan cucunya, Novitasari, 11. Dia ditemukan sekitar pukul 09.00 WIB. Hingga kemarin di lokasi ini masih ada dua korban yang belum ditemukan. Sementara di Dusun Semangin, dari tujuh korban longsor belum ada satu pun yang ditemukan. Ketujuh korban ini berasal dari dua kepala keluarga. Sedangkan di Kecamatan Manyaran, jenazah Sidomulyono, 55, warga Kopen RT 04, Desa Bero, hingga petang kemarin juga belum berhasil ditemukan. Camat Tirtomoyo Tarjo Harsono mengungkapkan, untuk melakukan evakuasi ini, pihaknya menerjunkan sekitar 150 petugas yang terdiri atas berbagai unsur termasuk masyarakat sekitar.Dia mengakui lambatnya evakuasi ini karena kesulitan mendatangkan alat berat. ”Medannya sulit dijangkau,” tegasnya. Selain kendala alat, evakuasi korban longsor di Wonogiri juga terhalang cuaca. Kemarin sore, hujan lebat masih mengguyur wilayah yang terkenal dengan Waduk Gajah Mungkurnya ini. Kemarin beberapa pejabat Pemkab Wonogiri mengujungi lokasi tanah longsor di Semangin. Wakil Bupati Wonogiri Y Sumarmo melihat secara langsung proses evakuasi. Sumarmo menyatakan Pemkab Wonogiri akan memberikan santunan kepada korban bencana alam, baik korban meninggal dunia, luka berat, maupun yang rumahnya rusak. Mengenai distribusi bantuan, Kepala Desa Sendangmulyo Darto menjelaskan, pihaknya baru menerima bantuan dua karung beras dan 20 kardus mi instan dari pemerintah. Padahal di rumahnya, yang juga dijadikan posko bencana, setiap hari sekitar 92 kepala keluarga (KK) mengungsi di tempat ini. ”Bantuan itu sudah habis untuk memberi makan warga yang mengungsi di sini. Itu belum termasuk untuk membuatkan nasi bungkus bagi petugas dan relawan yang melakukan evakuasi korban,” terangnya. Relokasi Sementara itu, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan, pemerintah berencana merelokasi rumah-rumah penduduk korban longsor di Kabupaten Karanganyar. Pemerintah menyiapkan dana yang bersumber dari pos anggaran penanggulangan bencana alam dalam APBN 2008 untuk mendukung program relokasi tersebut. ”Pemerintah akan membantu merehabilitasi dengan membangun kembali rumah-rumah penduduk yang rusak karena tertimbun,” kata Bachtiar Chamsyah seusai upacara pelantikan lima duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Dia menuturkan, pemerintah telah mengirimkan bantuan logistik berupa beras dan mi instan ke lokasi bencana, termasuk perlengkapan untuk penanganan tanggap darurat bencana seperti tenda dan alat evakuasi. Menurut Chamsyah, anggaran Departemen Sosial untuk penanggulangan bencana alam telah bertambah sekitar Rp450 miliar. ”Dana ini dalam jangka panjang akan kita realisasikan untuk membantu para korban bencana alam,”katanya. Dia mengatakan, bagi korban longsor di Kabupaten Karanganyar, pemerintah akan memberi bantuan pembangunan yang didasarkan pada setiap rumah yang rusak, yaitu Rp10 juta dari pemerintah pusat dan Rp5 juta bantuan pemerintah daerah. ”Pencarian tempat relokasi nanti kita tanya kepada Bupati, karena dia (Bupati) yang tahu lokasi aman,” katanya. (ary wahyu wibowo/ agus joko/ainun najib)

bencana alam

PRINSIP BANTUAN PMI

Dalam melaksanakan program bantuan, PMI mengantu beberapa prinsip bantuan antara lain:1. Darurat Seperti peranan Perhimpunan Nasional Palang Merah di negara-negara lain, bantuan penanggulangan bencana yang diberikan kepada korban bencana bersifat darurat dan bersifat komplimen/tambahan untuk membantu pemerintah dalam meringankan penderitaan korban bencana (auxiliary to the government)2. Langsung Bantuan PMI harus diberikan secara langsung oleh tenaga PMI kepada korban bencana, tanpa perantara, sehingga dapat langsung dirasakan oleh para korban.3. Beridentitas Palang MerahUntuk memudahkan pengenalan, pengendalian, pengawasan dan untuk meningkatkan citra PMI, serta kepercayaan donatur, Petugas PMI dalam penanggulangan korban bencana harus memakai tanda Palang Merah (PMI). Hal ini juga dilakukan pada tempat, sarana dan fasilitas yang digunakan oleh PMI di lapangan.4. Materi BantuanBantuan PMI kepada korban bencana adalah dalam bentuk Material (pangan atau non-pangan) dan Jasa (pendampingan, konseling dan advokasi)

TATA LAKSANA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Di dalam melaksanakan tugas memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban akibat bencana alam atau terjadinya konflik dilakukan oleh tenaga KSR dan TSR yang sudah terlatih di bawah komando PMI Cabang.
Setiap orang yang luka siapapun dia dan meskipun dia ikut serta dalam peristiwa kekerasan tersebut, dia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pertolongan pertama . Petugas harus menggunakan seragam Palang Merah dan harus mempunyai akses kepada semua pihak, karena petugas tersebut bersifat netral dan tidak memihak. Tugasnya hanya membantu semua korban tanpa perbedaan.
Apabila dampak dari kejadian bencana alam atau konflik tersebut mengakibatkan pengungsian penduduk yang memerlukan penanganan bersama, maka PMI Cabang harus meminta bantuan penanganan kepada PMI Daerah bahkan sampai ke tingkat pusat.
Untuk menjaga kemungkinan terjadinya bencana baik bencana alam maupun bencana konflik, di beberapa daerah yang rawan harus dibentuk tim khusus yang disebut SATGANA (Satuan Siaga Penanggulangan Bencana). Anggota SATGANA tersebut terdiri dari dari anggota KSR dan TSR yang sudah terlatih dengan pengetahuan khusus. KSR yang masuk ke dalam Tim SATGANA dapat berasal dari KSR Unit Perguruan Tinggi atau KSR Unit PMI Cabang yang terpenting dapat melaksanakan tugas setiap saat diperlukan.
Apabila penanganan korban/pengungsi tersebut sangat komplek dan tidak mungkin ditangani oleh PMI sendiri, maka PMI dapat meminta bantuan /dukungan kepada Palang Merah Internasional dalam bentuk permohonan bantuan ( disaster appeal) ditujukan kepada IFRC, dan kepada ICRC bila itu bencana konflik.
Apabila diperlukan , PMI Pusat dan Daerah dapat bekerjasama dengan ICRC atau IFRC untuk membentuk sebuah tim khusus yang bertugas dalam kurun waktu tertentu hingga unsur PMI setempat mampu mengambil alih tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Tim Khusus tersebut. Anggota Tim Khusus dapat direkrut dari unsur-unsur pengurus PMI, staf senior (Pusat, Daerah maupun Cabang), KSR terlatih dari lintas daerah dan KSR PMI Cabang setempatSecara umum, ada tiga fase dalam langkah-langkah penanggulangan bencana, yaitu fase prabencana, fase saat bencana terjadi, dan fase pasca- bencana. Dalam hal bencana tsunami yang menimpa Aceh (juga sebagian Sumatera Utara), dari ketiga fase ini, menurut pengamatan penulis, baru pada fase ketiga media massa umumnya memberikan perhatian penuh. Media massa mengerahkan kru dengan kekuatan ekstra untuk diterjunkan ke lapangan maupun sebagai "jangkar" di markas besar. Laporan para awak media massa ini diterbit- kan/disiarkan dengan frekuensi yang tinggi, mengabarkan hampir semua aspek penting yang terkait dengan bencana ini.
Hasilnya pun patut disebut positif (terlepas dari sejumlah liputan, terutama media televisi, yang bisa dikategorikan sebagai melanggar etika jurnalistik berkaitan dengan disturbing images alias gambar-gambar yang menusuk hati) karena berhasil menggerakkan emosi bangsa untuk ikut merasakan derita para korban, lalu mengulurkan bantuan konkret guna meringankan derita itu. Liputan luas media massa ini juga berhasil mempertemukan sejumlah keluarga yang semula tercerai-berai tak berkabar. Namun, keterlibatan media massa pada fase ketiga ini bisa juga berbuntut negatif apabila dijalankan tanpa pertimbangan yang ekstra hati-hati, antara lain kecenderungan untuk menjadikan derita para korban sebagai "jualan", entah untuk kepentingan bisnis murni atau bisa pula demi kepentingan lain, seperti keuntungan politik dan pencitraan diri.
Untuk fase kedua, kinerja media massa Indonesia masih mengecewakan. Bencana ini terjadi pada Minggu pagi, 26 Desember 2004, tetapi sebagian besar media massa Indonesia baru memperoleh informasinya dengan agak lengkap sekian jam kemudian. Memang ada sejumlah media, misalnya saja detik.com yang telah memberitakan peristiwa ini sejak pukul 08.30 di bawah judul "Gempa Berkekuatan Besar Guncang Medan". Baru pada pukul 10.11, detik.com memberikan informasi yang menyebutkan Aceh sebagai kawasan yang terkena bencana (di bawah judul "Banjir Bandang Landa Aceh").
Televisi Indonesia kelihatan tak sigap memberikan respons. Metro TV termasuk yang paling awal memberitakannya, tetapi itu pun terpaut cukup jauh sesudah peristiwa terjadi. Sejumlah televisi lain seperti tak begitu menaruh perhatian, dan baru sore hari bahkan malam harinya mulai agak gencar memberitakan bencana itu. Ada juga televisi yang baru memberitakannya sebagai breaking news pada pukul 22.00, sudah amat sangat terlambat dan sama sekali tak layak lagi disebut sebagai breaking news. Padahal berita ini sudah disiarkan oleh BBC dan CNN sejak menjelang tengah hari. BBC, menurut penulis, merupakan media yang terdepan memberitakan bencana ini, bahkan sudah memaparkan sejumlah data penting sebagai kelengkapan beritanya, misalnya saja data jumlah penduduk di wilayah yang terkena, juga peta yang relatif lengkap untuk memudahkan pemirsa membayangkan besaran bencana.
Keterlambatan media siaran dalam memberikan respons terhadap peristiwa-peristiwa penting, seperti bencana alam, agak sulit diterima. Dalam saat-saat genting seperti itu, hanya media siaranlah yang menjadi andalan utama masyarakat karena media cetak dan media on-line memiliki keterbatasan dari segi waktu maupun aksesibilitas.
Sosialisasi berkelanjutan
Media massa bahkan lebih abai lagi untuk urusan fase pertama, yaitu fase prabencana. Padahal, justru fase ini sangat berperan dalam menyediakan informasi-informasi dasar yang akan menjadi pegangan masyarakat saat berhadapan dengan bencana alam. Informasi yang disebarluaskan melalui media secara rutin dan berkala merupakan alat pendidikan informal bagi masyarakat tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan bencana alam, termasuk cara-cara dasar dan praktis menghadapinya. Salah satunya adalah ihwal sederhana seperti gejala menyurutnya air laut menjelang datangnya tsunami seperti disebutkan di awal tulisan ini.
Informasi yang disediakan oleh media massa ini akan menjadi semacam peringatan dini bagi masyarakat, yang mengingatkan mereka secara terus- menerus bahwa mereka berdiam di wilayah yang rentan bencana, dan harus bersiaga setiap saat untuk menghadapinya. Media massa juga bisa memfasilitasi diskusi publik mengenai kesiapan menghadapi bencana dan bagaimana cara meresponsnya.
Peran media massa sebagai alat penyebarluasan informasi yang utama menjadi sangat penting dalam penanggulangan bencana. Sejumlah pakar, di antaranya Stephen Rattien, menyebutkan bahwa komunikasi, terutama komunikasi melalui media massa, merupakan sesuatu yang sentral dalam upaya menyelamatkan banyak nyawa manusia serta juga mengurangi penderitaan dan kerugian yang besar secara ekonomi.
Dalam bencana alam yang sulit diramalkan seperti halnya tsunami, agak sulit pula bagi media massa untuk memberikan peringatan dini. Namun, jika proses sosialisasi informasi tentang tsunami ini dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat akan terus-menerus diingatkan mengenai ancaman bencana dan akan lebih sigap dalam memberikan respons. Misalnya saja, masyarakat bisa mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki ketinggian berlebih, entah di rumah para tetangga yang bertingkat atau di daerah perbukitan, sebagai tempat yang dituju saat menyelamatkan diri.
Sayangnya, tak banyak media yang dengan sadar dan sukarela melakukan proses sosialisasi seperti ini. Untuk Indonesia, ada beberapa media cetak yang cukup rajin melakukan upaya ini, misalnya saja Kompas dan Ko- ran Tempo, dengan menggalang informasi secara berkala dari para pakar bencana, atau lembaga-lembaga resmi yang bertanggung jawab mengurusi masalah ini. Akan tetapi, untuk radio dan televisi, upaya sosialisasi semacam ini masih jarang terdengar. Kedua jenis media ini biasanya memberitakan bencana hanya pada saat-saat bencana terjadi atau memberikan peringatan ketika bencana sudah sangat dekat di depan mata.
Sebuah studi yang dilakukan di Puerto Riko beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa keengganan sebagian besar media (terutama media siaran komersial milik swasta) melakukan sosialisasi berkelanjutan ini terkait dengan hitungan bisnis. Pihak berwenang dalam urusan bencana di negeri itu telah menyiapkan rekaman video dan audio yang berisi materi sosialisasi bencana, dan sudah dikirimkan ke sejumlah media penyiaran. Namun, pihak media menilai materi untuk keperluan sosialisasi itu tak sedramatis dibandingkan jika bencana itu benar-benar terjadi, atau dengan kata lain: tidak bisa mendatangkan uang. Media siaran tak mau menyediakan jam siar secara gratis karena itu sama artinya dengan mengurangi jam yang sebetulnya bisa dijual kepada pengiklan. Dalam kondisi seperti ini, salah satu andalan utama sumber informasi masyarakat adalah radio komunitas.
Bencana tsunami yang menyisakan derita panjang ini hendaknya dapat dijadikan titik tolak bagi media massa, khususnya media siaran, untuk meninjau ulang kebijakan pemberitaan mereka mengenai bencana alam. Sudah saatnya media massa menempatkan informasi tentang bencana alam sebagai salah satu prioritas utama sejak dari fase pra-bencana. Mungkin benar bahwa kebijakan seperti ini tidak mendatangkan keuntungan yang nyata. Namun, ia akan berperan sebagai bagian penting dari langkah pencegahan. Sebagaimana dikatakan Sekjen PBB Kofi Annan, "Strategi pencegahan yang lebih efektif tidak hanya akan menyelamatkan biaya puluhan miliar dollar, namun juga puluhan ribu jiwa…. Membangun sebuah budaya pencegahan tidaklah mudah. Biayanya harus dibayar saat ini, padahal keuntungannya baru akan kita petik jauh di masa datang."